oleh : M. Iqbal Asrif & Takayuki M. R.
“History will repeat itself”, mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan rangkaian serangan terorisme yang terjadi di Perancis. Sejak peristiwa penyerangan kantor surat kabar Charlie Hebdo di tahun 2015 yang menewaskan 12 orang, aksi terorisme tiada hentinya dilancarkan oleh para ekstrimis muslim di Perancis. Terakhir kali, seorang guru sejarah dipenggal oleh seorang imigran Chechnya pada pertengahan bulan Oktober 2020.
Jika diamati lebih dalam, kita dapat menemukan suatu pola yang berulang dari setiap aksi terorisme di Perancis, yaitu latar belakang penyerangan. Seluruh aksi penyerangan dipicu oleh pelecehan agama dan rasisme yang terjadi di negara tersebut. Tetapi mungkin kita akan berpikir, “bagaimana bisa tindakan rasisme dan pelecehan terhadap agama masih bebas lalu Lalang di negara yang selalu menggaungkan semangat Liberté, Egalité, Fraternité sejak negara tersebut mengalami revolusi?”. Jawabannya terdapat pada prinsip fundamental berdirinya negara tersebut, yaitu Laïcité.
Laïcité
Kata Laïcité sudah dipakai sejak akhir abad ke-19, yang berarti bebasnya institusi publik dari segala pengaruh organisasi keagamaan. Laïcité adalah paham sekuler dimana terjadi pemisahan antara sistem negara dengan agama, dengan tujuan agar negara tidak dipengaruhi organisasi agama tertentu, dan untuk melindungi organisasi agama dari perebutan kekuasaan politik.
Selama satu abad terakhir, seluruh kebijakan pemerintah Perancis didasarkan kepada Undang-undang Perancis tahun 1905 mengenai pemisahan negara dan gereja. Undang-undang tersebut juga melindungi undang-undang lain yang melindungi hak untuk menista agama, yang dikeluarkan pada 1881. Hal ini melindungi eksistensi majalah Charlie Hebdo, meskipun banyak sekali kontroversi yang dihasilkan oleh majalah tersebut.
European Migrant Crisis
European Migrant Crisis yang juga diketahui sebagai krisis imigran mulai terjadi pada tahun 2014. Prancis sebagai salah satu penerima imigran terbesar di European Union, merasakan berbagai efek dari berkembangnya keragaman yang dibawa oleh para imigran. Para imigran yang kehidupannya sangat lekat dengan agama, kurang bisa hidup berdampingan dengan aturan yang diterapkan di Prancis. Dengan prinsip dasar Laïcité yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan Law #2004-228 of 15 March 2004 yang mengatur pelarangan seluruh atribut dan simbol yang merepresentasikan agama di publik, Prancis sangat menentang praktik penggunaan simbol agama yang sangat lekat dengan para imigran.
Refleksi
Tidak jarang, Laïcité digunakan sebagai alat legitimasi otoritas Perancis untuk melakukan tindak rasisme terutama di saat isu terorisme sedang naik daun. Di balik paham ini, otoritas perancis memiliki hak untuk melakukan penggeledahan yang bersifat diskriminatif terhadap rumah-rumah yang disinyalir dimiliki para muslim. Di balik paham ini, otoritas perancis mengecap orang-orang yang taat terhadap agamanya sebagai orang-orang yang radikal. Di balik paham ini, orang-orang yang merasa kepercayaannya dilecehkan tidak memiliki hak kebebasan bersuara yang sama dengan para pejabat Perancis yang merasa dirinya dilecehkan.
Memang, aksi teror tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, tetapi apakah tindakan rasisme dapat dibenarkan dengan dasar prinsip suatu negara? Pendekatan Perancis dalam mengatasi isu terorisme tidak akan menyelesaikan isu tersebut, melainkan hanya akan menumbuhkan kebencian di antara masyarakat Perancis dan meningkatkan kemungkinan aksi teror akan terulang lagi di masa yang akan datang.
Referensi:
1. https://tirto.id/pelarangan-burkini-dan-laicite-sekularisme-ekstrem-perancis-bDTL
2. https://www.statista.com/statistics/459982/population-distribution-religion-france/
3. https://www.statista.com/statistics/937190/number-racist-offenses-and-hate-crimes-france/
4. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/france-is-not-the-free-speech-champion-it-says-it-is
7. https://www.institutmontaigne.org/en/blog/laicite-why-french-secularism-so-hard-grasp