#READMEdotMD ver 1.3 : Ketika Wakil Rakyat Tak Lagi Merakyat

#READMEdotMD ver 1.3 : Ketika Wakil Rakyat Tak Lagi Merakyat

Pada hari Kamis, 15 Maret yang lalu, revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sebelumnya sudah disetujui oleh DPR akhirnya resmi berlaku, bahkan sudah diberi nomor, yaitu UU nomor 2 tahun 2018. Seperti kita ketahui, bahwa dalam revisi UU MD3 terdapat beberapa pasal kontroversial yang dianggap dapat mengancam kelangsungan demokrasi serta membuat DPR menjadi lembaga yang imun serta anti kritik, diantaranya pasal 122 dimana DPR, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berhak mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang dinilai merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya. Pasal ini dikhawatirkan dapat menjadi ajang kriminalisasi bagi masyarakat yang mengkritik anggota maupun kinerja dari DPR itu sendiri, karena parameter dari kata “merendahkan” sendiri saja tidak jelas. Dan dengan pasal tersebut DPR kemudian dapat menyingkirkan ‘musuh-musuhnya’, dalam hal ini masyarakat yang mengkritisi DPR, dengan mudah.

Kemudian ada pasal 73 dimana DPR dapat memerintahkan Polri untuk memanggil paksa orang/ badan yang telah mangkir dari panggilan DPR. Bayangkan, Polri yang dulunya bertugas melindungi dan mengayomi rakyat, kini mendapat tugas baru, yakni menangkapi rakyat. Kemudian, pasal yang tak kalah kontroversial, yaitu pasal 245 dimana aparat penegak hukum harus mendapat persetujuan tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga dari MKD untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR terkait tindak kriminal. Pasal ini diperkirakan dapat membuat DPR menjadi lembaga yang kebal hukum. Dan tentu saja, pasal ini dapat melindungi para ‘tikus kantor’ dari jeratan hukum, sehingga tindak kriminal seperti korupsi diperkirakan akan semakin marak karena tidak ada yang menindak.

Disahkannya UU ini pun membuat saya bertanya-tanya, masih pantaskah DPR disebut sebagai dewan perwakilan rakyat? Karena DPR yang katanya merupakan wakil rakyat justru berusaha membungkam suara rakyat serta mempidanakan pengkritiknya. Apakah DPR sudah merasa seperti lembaga terhebat di negeri ini, sampai-sampai tidak mau menerima kritik? Namun yang lebih mengherankan lagi, bagaimana mungkin UU seperti ini bisa lolos dan bahkan tiba-tiba disahkan oleh DPR, saat rakyat bahkan tidak tahu bahwa DPR membuat peraturan semacam ini? Seharusnya terdapat keterbukaan dalam perancangan undang-undang oleh DPR, namun DPR terkesan sembunyi-sembunyi dan sepihak dalam mengesahkan UU ini.

Rasanya tepat jika mengatakan demokrasi sudah ‘mati’ dengan disahkannya UU ini. Bahkan presiden pun seakan tak memiliki kuasa dalam menangani UU kontroversial ini. Presiden sendiri sudah menyatakan tidak akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Alasannya cukup logis memang, yaitu karena pengesahan Perppu juga harus melalui persetujuan DPR, sehingga akan sia-sia saja. Presiden pun sudah menyarankan untuk menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review, cara yang tersisa untuk ‘membunuh’ UU tersebut.

Oleh karena itu teman-teman, mari kita kawal terus proses judicial review ini, untuk menghidupkan kembali demokrasi dan mengembalikan DPR ke ‘tempat asalnya’.

#READMEdotMD
#AKSIdotEXE

Oleh:
Rhendy Rivaldo

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM Fasilkom UI 2018
#KolaborasiDalamAksi
@BEMFasilkomUI
bem.cs.ui.ac.id

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X