#READMEdotMD ver 1.5 : Aksi Kartu Kuning Jokowi : Renungan Bagi Kita Semua

#READMEdotMD ver 1.5 : Aksi Kartu Kuning Jokowi : Renungan Bagi Kita Semua

Belum hilang dari ingatan kita semua tentang sebuah tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Ketua BEM UI 2018, M. Zaadit Taqwa, di hadapan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), disaat keduanya menghadiri Dies Natalis Universitas Indonesia ke-68 pada Jumat, 2 Februari 2018. Tindakan pemberian kartu kuning oleh Zaadit kepada Jokowi layaknya seorang wasit pertandingan olahraga memberi peringatan memiliki maksud untuk memperingatkan Jokowi bahwa masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus segera dituntaskan, diantaranya adalah kasus gizi buruk di Asmat, rencana pengangkatan PLT Gubernur berasal dari perwira aktif Polri sebagai indikasi kembalinya doktrin dwifungsi ABRI, dan Permenristekdikti tentang Keorganisasian Kemahasiswaan yang terindikasi membatasi pergerakan mahasiswa.

Terlepas dari peringatan yang diajukan, marilah sejenak kita merenungkan satu topik yang sibuk diperdebatkan oleh masyarakat terkait dengan aksi kartu kuning tersebut. Sebuah pertanyaan yang menimbulkan dilema, “Pantaskah mahasiswa melakukan aksi tersebut?”. Tentu tidak ada jawaban yang salah atas pertanyaan tersebut. Namun, marilah kita melihat dari berbagai sudut pandang.

Mengutip hasil survei yang dilakukan oleh talkshow Mata Najwa bersama detik.com,  63% masyarakat menyatakan aksi tersebut tidak pantas, 19% masyarakat menyatakan aksi tersebut wajar, dan 18% masyarakat menyatakan aksi tersebut kreatif. Hasil survey tersebut diperkuat ketika penulis mencoba untuk berdiskusi dengan teman lintas angkatan dan mengamati perkembangan di media sosial.

Mengapa aksi tersebut dipandang tidak pantas?  Ada beberapa alasan yang sering dijumpai. Pertama, aksi tersebut dilakukan disaat acara formal dimana Jokowi adalah tamu undangan. Kedua, tindakan pemberian kartu kuning dinilai tidak etis dan tidak menghormati presiden. Ketiga, aksi tersebut membuat janji pertemuan antara Ketua BEM dan Presiden selepas acara batal sebagaimana dikatakan Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi. Keempat, BEM UI dinilai tidak pantas untuk mengkritik kasus gizi buruk di Asmat karena dinilai belum mengetahui kondisi lapangan dan belum memberikan kontribusi bagi mereka. Dan kelima, Jokowi dinilai telah melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan di Papua salah satunya dengan membangun infrastruktur.

Mengapa aksi tersebut dipandang wajar? Anggapan umum yang penulis jumpai adalah aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan sudah sepatutnya seorang mahasiswa kritis dengan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, mahasiswa dinilai tidak perlu untuk melakukan kontribusi terlebih dahulu sebelum mengingatkan bahwa masih terdapat permasalahan karena terbatasnya wewenang dan kuasa yang dimiliki mahasiswa (keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan wewenang jika dibandingkan dengan pemerintah). Dan mengapa aksi tersebut dipandang kreatif? Ada yang beranggapan bahwa aksi simbolik tersebut unik dan tidak menghina.

Terlepas dari pro kontra di atas, kita semua sepakat bahwa ada dampak baik yang di sebabkan oleh aksi tersebut, yaitu meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Jika teman-teman pembaca esai ini hendak jujur, sudahkah pembaca mengetahui semua permasalahan tersebut sebelum aksi kartu kuning dilakukan?. Semua mahasiswa yang penulis tanya menjawab tidak.

Fenomena di atas membuat penulis semakin bertanya sembari mengingat pelajaran sejarah Indonesia, sedikit isi buku yang pernah penulis baca, dan pemberitaan di media. “Adakah aksi pergerakan yang tidak kontroversial (memberi kajian, audiensi, aksi damai, dll) yang langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah?”. Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, karena minimnya sumber dan waktu. penulis sampai saat selesai menulis esai ini hanya menemukan satu contoh aksi. Mengutip tulisan dari Ketua BEM UI 2017, M.S. Mujab, melalui akun Line pribadinya mengatakan bahwa ketika ia masih menjabat sebagai ketua BEM, ia pernah memberikan rekomendasi kebijakan tentang tarif dasar listrik kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan mendapat respon baik dengan diundangnya BEM UI untuk melakukan presentasi rekomendasi kebijakan. Sesaat setelah itu, Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan menaikan tarif dasar listrik hingga akhir tahun 2017.

Setelah menemukan satu contoh aksi yang tidak kontroversial, penulis mencoba menjawab pertanyaan penulis selanjutnya. “Mengapa penulis lebih banyak mengetahui aksi yang kontroversial dibanding yang tidak?”. Saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan bertanya kembali. “Apakah memang penulis yang masih minim dalam membaca dan mencari informasi?” atau “Apakah yang dipelajari di pelajaran sejarah, ditulis dibuku, dan diberitakan di media lebih dominan aksi yang kontroversial?” atau bahkan “Masyarakat termasuk penulis hanya peduli apabila aksi tersebut kontroversial?”. Seketika penulis teringat pelajaran sejarah tentang perselisihan golongan tua dan muda menjelang proklamasi kemerdekaan,  pemberontakan G30, peristiwa Mei 1998, dan peristiwa lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. “Mengapa masyarakat harus lapar atau terancam terlebih dahulu baru peduli dengan permasalahan bangsa?”

Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis mengajak diri penulis, masyarakat, pemerintah, dan media untuk merenung. “Apakah saya cenderung hanya peduli dengan aksi yang kontroversial?”. “Haruskah saya lapar atau terancam terlebih dahulu sebelum peduli dengan permasalahan yang terjadi di negeri ini?”. “Sudahkah saya menjadi pemimpin bangsa yang mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat tanpa harus muncul kericuhan terlebih dahulu?”. Dan “Sudahkah saya menyebarkan berita baik? Apa saya terlalu sering menyampaikan berita buruk?”.

Oleh:  Ariq Haryo Setiaki

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM Fasilkom UI 2018
#KolaborasiDalamAksi
@BEMFasilkomUI
bem.cs.ui.ac.id

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X