#READMEdotMD ver 3.4 : Menjelang Pemilu 2019, Pahami Apa Itu Buzzer

#READMEdotMD ver 3.4 : Menjelang Pemilu 2019, Pahami Apa Itu Buzzer

Masa kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden dan calon anggota legislatif menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baru saja di mulai lusa kemarin, 23 September 2018. Strategi pemenangan setiap calon siap dilancarkan oleh setiap tim suskes (timses) dan simpatisan sampai akhir masa kampanye, 13 April 2018. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh calon, timses, dan simpatisan untuk menggalang suara masyarakat. Mulai dari turut serta dalam debat politik, melaksanakan konser musik dangdut di seluruh penjuru negeri, dan tentunya aktif mempropagandakan diri di media sosial (medsos).

Penggunaan medsos sebagai alat komunikasi politik mulai marak digunakan di Indonesia sejak Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2012 (Anshari, 2013). Di waktu yang bersamaan, buzzer ikut meramaikan perdebatan tentang Pilgub DKI Jakarta 2012 di medsos sekaligus mengawali keterlibatan buzzer dalam peristiwa politik nasional (Camil, Attamimi, & Esti, 2017).

Apa itu buzzer?

Menurut lembaga riset Centre for Innovation Policy and Governance, buzzer adalah individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. Definisi ini menjelaskan bahwa buzzer tidaklah selalu individu yang dibayar untuk menggunakan banyak akun medsos palsu untuk menyebar hoaks demi kepentingan politik. Seseorang yang memiliki pengaruh seperti pejabat, artis, dll atau sekelompok orang yang secara sukarela (tidak dibayar) mempropagandakan fakta (bukan hoaks) politik atau non-politik terlepas dari fakta tersebut bernilai positif atau negatif dapat pula dikatakan sebagai buzzer.

Sedangkan menurut Ibrahim et al. dalam paper berjudul “Buzzer Detection and Sentiment Analysis for Predicting Presidential Election Results in A Twitter Nation”, buzzer adalah akun yang hanya membicarakan satu kandidat dikala memfitnah kandidiat lain, mereka pada umumnya adalah bot, pendukung bayaran, dan pendukung fanatik yang dengan sengaja menggiring opini pengguna lain mengggunakan informasi palsu. Definisi ini menjelaskan fenomena maraknya buzzer yang menyebarkan hoaks politik di medsos Twitter demi kepentingan kelompoknya.

Bagaimana cara buzzer bekerja?

Saat ini, buzzer pada umumnya tidak bekerja secara individu, melainkan secara berkelompok. Motif terbentuknya kelompok buzzer terbagi menjadi dua yaitu motif komersial karena adanya aliran dana dan permintaan pasar dan motif sukarela karena adanya dorongan ideologi atau kepuasan terhadap produk atau jasa (Camil, Attamimi, & Esti, 2017). Kelompok buzzer bermotif komersial cenderung lebih terstruktur dalam pola perekrutan dan proses kerja dibandingkan dengan kelompok buzzer bermotif ideologi atau kepuasan pribadi. Kelompok buzzer komersial pada umumnya terafiliasi dengan agensi/biro komunikasi sedangkan buzzer non komersial cenderung bergerak secara sporadis.

Ada tiga pola rekrutmen untuk membentuk tim buzzer yaitu pola scouting seleksi berjenjang (menjaring banyak akun medsos yang aktif lalu memilah akun yang lebih aktif di antara yang lain hingga 4 tahap), pola pendekatan langsung ke buzzer (dapat menggunakan platfrom seperti Sociobuzz dan Goviral), dan pembukaan lowongan secara langsung (Camil, Attamimi, & Esti, 2017).

Strategi yg digunakan buzzer diantaranya adalah menggunakan tagar (#) unik dan saling bekerja sama membangun percakapan baik secara alami atau rekayasa, membuat situs berita untuk meningkatkan kredibiltas konten, dan memanfaatkan aplikasi pengirim pesan seperti Whatsapp dan Telegram untuk menyebarkan konten (Camil, Attamimi, & Esti, 2017).

Bot dalam medsos juga dapat bertindak sebagai buzzer. Bot adalah program komputer yang secara otomatis melakukan tindakan berdasarkan beberapa instruksi (Ibrahim et al., 2015). Sebagai contoh, jika ada tweet yang mengandung kata kunci, seperti “pemilu”, bot secara otomatis akan meretweet tweet tersebut (Ibrahim et al., 2015)

Buzzer, hoaks, dan ujaran kebencian

Demi mencapai kepentingan klien atau golongannya, Ada kelompok buzzer yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara menyebarkan berita palsu alias hoaks dan menyebar ujaran kebencian.

Kelompok buzzer Saracen pernah diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian terkait isu SARA menjelang Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 (Liputan6, 2017). Namun, dugaan tersebut tidak terbukti ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Ketua Saracen, Jasriadi, tidak terbukti sebagai penyebar ujaran kebencian dan isu SARA (Tirto, 2018). Sedangkan kelompok buzzer Muslim Cyber Army (MCA) diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian terkait isu SARA menjelang Pilgub DKI 2017. Pada Pilgub putaran pertama, MCA memainkan peran dengan satu tujuan “Asal bukan Ahok” tanpa memihak ke kubu Anies atau Agus (Fahmi, 2018). Sepanjang tahun 2017 sampai 2018, polisi telah menangkap 14 tersangka penyebar hoaks yang terkait MCA (Kumparan, 2018). Dan yang terakhir, Alex (Nama samaran), seorang mantan buzzer pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan pengakuan kepada The Guardian. Alex mengakui mendapat gaji sekitar Rp 4 juta per bulan ketika menjadi buzzer Ahok. Alex bekerja sebagai buzzer yang bertugas menyebarkan konten positif tentang Ahok, sedangkan di ruang lain ada buzzer yang bertugas menyebarkan konten negatif dan ujaran kebencian terhadap lawan politiknya.

Lalu?

Penulis berpendapat bahwa kemunculan buzzer hoaks dan ujaran kebencian adalah suatu hal yang tidak terhindarkan karena fenomena ini adalah konsekuensi dari adanya hak memiliki lebih dari satu akun medsos dan hak atas anonimitas di Internet. Hal yang harus kita lakukan agar tehindar dari hoaks dan adalah memverifikasi informasi yang kita peroleh dari medsos dengan cara membandingkan informasi tersebut dari sumber lain yang kredibel. Mari kita semarakan pesta demokrasi tanpa hoaks dan ujaran kebencian!

Potong bebek angsa, masak di kuwali, kalau males baca, kena hoaks lagi, baper ke kanan, baper ke kiri, lalalalalalalalalalala.

Referensi :

Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. Jurnal Komunikasi,8, 1st ser., 91-101. Retrieved September 23, 2018.

Camil, R., Attamimi, N. H., & Esti, K. (2017). Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia[PDF]. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.

Debora, Y. (2018, April 6). Majelis Hakim: Ketua Saracen Tak Terbukti Sebar Ujaran Kebencian. Tirto. Retrieved September 24, 2018, from https://tirto.id/majelis-hakim-ketua-saracen-tak-terbukti-sebar-ujaran-kebencian-cHlV

Fahmi, I. (2018, March 4). The War on MCA[PPT]. Jakarta.

Lamb, K. (2018, July 23). ‘I felt disgusted’: Inside Indonesia’s fake Twitter account factories. The Guardian. Retrieved September 24, 2018, from https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/indonesias-fake-twitter-account-factories-jakarta-politic

M. Ibrahim, O. Abdillah, A. F. Wicaksono and M. Adriani, “Buzzer Detection and Sentiment Analysis for Predicting Presidential Election Results in a Twitter Nation,” 2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW), Atlantic City, NJ, 2015, pp. 1348-1353.

Prasetyanto, A., & Kusumadewi, A. (2018, March 2). Membongkar Muslim Cyber Army, Pasukan Bersenjata Hoax. Kumparan. Retrieved September 24, 2018, from https://kumparan.com/@kumparannews/membongkar-muslim-cyber-army-pasukan-bersenjata-hoaks

Priyasmoro, M. R. (2017, August 29). Jejak Sindikat Saracen di Pilpres dan Pilkada DKI. Liputan6. Retrieved September 24, 2018, from https://www.liputan6.com/news/read/3074590/jejak-sindikat-saracen-di-pilpres-dan-pilkada-dki

Oleh: Ariq Haryo Setiaki

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
BEM Fasilkom UI 2018
#KolaborasiDalamAksi
@BEMFasilkomUI
bem.cs.ui.ac.id

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X